Keputusan sudah dijatuhkan. Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng menyatakan PSSI di bawah Nurdin Halid (NH) tak lagi diakui. Segala fasilitas negara dicabut, mulai dari anggaran hingga dukungan pihak keamanan.
Semua aktivitas PSSI dihentikan dan akan diambil alih pemerintah dan KONI/KOI. Bahkan, kantor PSSI di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan harus dikosongkan karena kantor tersebut adalah juga milik negara.
Sungguh keputusan pahit dan menyakitkan. Para pengurus PSSI menjadi seperti sekelompok orang yang terusir dari rumahnya. Tampaknya tak ada lagi pembelaan yang dapat menyelamatkan NH dari posisi terbuang.
Resistensi masyarakat terlalu kuat menolak perpanjangan kehadiran NH di tubuh PSSI. Prestasi yang diharapkan lahir dari masa kepengurusan NH selama 7 tahun dinilai tidak ada sama sekali. Satu dosa besar yang dituduhkan terutama kebohongan masalah statuta FIFA yang banyak dipelintir.
Bukan Nurdin namanya kalau sekali gertak langsung keok. Putra Bugis yang satu daerah dengan Menpora itu melakukan perlawanan keras. NH malah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot jabatan Andi karena dianggap tidak cakap menjalankan tugas negara.
Di sisi lain, kelompok yang mengaku mewakili 78 suara dari 100 pemilik hak suara PSSI terus melakukan konsolidasi. Mereka siap melaksanakan kongres sesuai jadwal awal yang dirilis FIFA, dengan agenda pemilihan ketua di Surabaya pada 26 April.
***
Badan tertinggi sepak bola dunia, FIFA, hingga kini belum mengambil sikap seputar polemik antara PSSI dan pemerintah. Apakah FIFA akan melindungi PSSI di bawah NH atau mendukung keputusan Menpora yang membekukan kepemimpinan NH dan Sekjen Nugraha Besoes.
Konflik ini telah menembus batas yang sangat jauh. Persoalan tak lagi sekadar tuntutan memaksa NH keluar dari lingkaran sepak bola, tapi sudah menjadi isu politik yang liar dan tak terkendali.
Aneka macam isu merebak. Ada yang mengatakan bahwa konflik ini sengaja dikencangkan sebagai alat pengalihan isu pencemaran nama baik SBY oleh koran Australia The Age dan Sydney Morning Herarld yang mengutip info dari wikileaks.
Orang lain menyebut bahwa massa sepak bola menjadi alasan kuat dua partai besar saling berebut. NH di kubu Golkar dan Andi menjadi pasukan terdepan sebagai antisipasi menjelang pemilu 2014.
Jangan pernah mencari jawaban pasti dari opini liar itu. Termasuk isu penokohan George Toisutta (GT) menjadi orang nomor satu di PSSI. Jabatan sosial itu ditiupkan karena KSAD ini segera memasuki masa pensiun sehingga perlu lahan kesibukan.
Ditarik mundur jauh ke belakang, ada juga yang meniupkan bahwa Arifin Panigoro didukung 9 Naga. Kumpulan 9 pengusaha besar ini dirumorkan merupakan musuh bisnis kelompok Bakrie saat Aburizal menjabat Menko Ekuin pada masa pemerintahan SBY periode pertama.
Apa pun alasannya, Menpora sudah melaksanakan tugasnya sesuai wewenang yang dimiliki. NH mempertahankan diri dengan menuding balik Menpora sebagai ekspresi kegalauan hati dan keinginan mempertahankan keyakinan.
Situasi sekarang ini menunjukkan nyaris tak terbuka lagi pintu dialog di antara pihak bertikai dengan logika bersih. Semua pihak merasa paling benar dan menjadi pahlawan atas nama demi kemajuan sepak bola Indonesia.
***
Ketimbang menambah ricuh, saya menyarankan semua pihak menahan diri. Karena tidak ada titik temu bagi insan sepak bola kita, maka jalan akhir adalah berkonsultasi intensif dengan FIFA dan harus berjiwa besar menerima keputusan.
Saya pernah menyarankan agar suasana reda, maka kedua kubu: Arifin Panigo (AP) dan GT maupun NH dan Nirwan Bakrie (NDB) tidak lagi maju sebagai kandidat wakil dan ketua PSSI periode 2011-15.
Kenapa keempatnya disarankan berada di luar lingkar sepak bola? Ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi gontok-gontokan di kemudian hari. Orang yang tersisih umumnya berpotensi untuk terus mengusik kepemimpinan pihak lawan, itu saja.
Usulan lain, jika jalur utama macet, maka perlu dicari jalan alternatif. Karena itu tampillah tiga nama tokoh yang dituakan, yaitu Jusuf Kalla, Sutiyoso dan Agum Gumelar.
Mereka ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri patut diberi tugas sebagai penengah. Untuk sementara menjalankan fungsi PSSI sambil mempersiapkan pemilihan ketua sah melalui kongres.
Berkembang opini baru. Sebagai jalan tengah, ada yang mengusulkan agar pihak bertikai melakukan rekonsiliasi dan membentuk koalisi. Hubungan yang dimaksudkan adalah membangun satu kepengurusan yang terdiri dari kedua kubu.
Tersebutlah nama GT di posisi ketua umum dengan NDB sebagai wakil. Ada beberapa nama di PSSI yang bekerja secara profesional dan patut diakomodasi, seperti Iman Arif, Hinca Panjaitan, Joko Driyono, dan Demis Djamaoeddin. Sama halnya dengan tokoh-tokoh muda di pihak yang patut diberi kesempatan.
Semua ini tentu tidak ada artinya bila FIFA menjatuhkan sanksi berupa pencoretan dari keanggotaan. Bila hantu pencoretan sampai turun, maka itu merupakan kerugian besar bagi negeri ini. Akibat terburuknya adalah sepak bola tidak dapat dipertandingkan di SEA Games November mendatang di Palembang dan Jakarta.
Kabut di PSSI saat ini semakin pekat dan akan lebih gelap lagi jika tidak ada rasa saling memahami. Mempertahankan kebenaran sendiri memang bagus, tapi apa artinya bila justru semakin merusak sepak bola Indonesia.
Jadi, mari utamakan logika ketimbang emosi. Please!
ian@bolanews.com
(Dikutip dari Rubrik Catatan Ringan Tabloid BOLA No. 2.177 terbit 31 Maret 2011)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar