LPI PROFESIONAL..?

LPI itu benar2 Profesional yach?? sehingga Pemain Ditacle kaki mau patah pun gak Protes?? ingat bung, saya senang dengan REVOLUSI PSSI, tapi tidak Senang dengan Kehadiran LPI.. LPI telah merusak Iklim Sepakbola Indonesia. FIFA udah Jelas kok, tidak pernah mengakui Yang berbau sepakbola jika tidak berafeliansi ke Induk Sepakbola di Negara tersbut, dalam hal ini PSSI, enak kali kalian, lahir dengan Tiba2 minta digabungkan ke ISL, bagaimana dengan Team Divisi Utama yang sudah berkucur darah untuk promosi ISL,,?? kalian enak2 kan minta langsung ke ISL... udah..... Bubarin LPI dan Kembalikan PSM, Persibo dan Persema ke Habitat Sepakbola yang sebenarnya.. Klub yang lainnya?? harus merangkak dari Divisi III.Jika mau diakui oleh FIFA. bagaimana Bung Abi LPI?? Bukan karena kalian hari ini Punya uang, terus bisa membeli Semuanya.

Bagaimana mau dikatakan Profesional? Masih ingat kasus Roman Abramovich Pemilik Chelsea, FIFA menekankan kepada UEFA Agar Roman Abramovich memilih salah satu Klub antara Chelsea dan satu klub di Rusia. sebagaimana dilansir, Roman Abramovich memiliki satu klub di Rusia.

ini saja sudah membuktikan, FIFA melarang Personal/Konsorsium untuk memiliki lebih dari satu klub di kawasan bersangkutan (Benua)..  Rusia dan English, mungkin masih jarang ketemu.

tapi FIFA tegas mengatakan tidak mengizinkan itu terjadi.. nah... bagaimana dengan LPI yang profesional katanya.. Konsorsium mendanai  19 Klub di Indonesia?? satu Kompetisi Pula....

apakah ini PROFESIONAL namanya??? bisa2 Sepakbola Indonesia akan Terjadi REZIM II Pasca NH .Cs..

KPK Temukan Pelanggaran Penggunaan APBD untuk Klub

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan kajian terhadap penggunaan APBD untuk keperluan sepakbola. KPK menemukan setidaknya tiga pelanggaran terhadap penggunaan APBD.

"Berdasarkan kajian yang kami lakukan, KPK mengidentifikasi tiga temuan," tutur Pimpinan KPK M Jasin ketika memaparkan hasil kajian KPK, di kantornya, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2011).

Tiga temuan dari KPK tersebut adalah, pertama, dilanggarnya asas umum pengelolaan keuangan daerah pada pengelolaan dana APBD bagi klub sepak bola. Kedua, adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

Sedangkan, ketiga, dilanggarnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah dari APBD. Jasin mengatakan, permasalahan tersebut secara umum mengakibatkan alokasi anggaran hibah kepada klub sepak bola menjadi tidak adil jika dibandingkan dengan alokasi untuk beberapa urusan wajib lainnya.

"Serta memunculkan potensi konflik kepentingan dan timbulnya berbagai variasi aturan yang berpotensi korupsi," papar Jasin.

Fresh News: FIFA ambil alih kontrol trhdp PSSI. GT, AP, NB, NH dilarang jd ketua PSSI

Normalisation Committee in Indonesia
(FIFA.com) Monday 4 April 2011
Print
Email my friend
Share

Following the latest events linked to the Football Association of Indonesia (PSSI), the FIFA Emergency Committee decided on 1 April 2011 that, in accordance with article 7 paragraph 2 of the FIFA Statutes, a Normalisation Committee will take over from the current PSSI executive committee.

The FIFA Emergency Committee estimated that the current PSSI leadership was not in control of football in Indonesia as proven by the failure to gain control of the run-away league (Liga Premiere, LPI) set up without the involvement of PSSI or by the fact it could not organise a congress whose sole goals were to adopt an electoral code and elect an electoral commission. The FIFA Emergency Committee came thus to the conclusion that the PSSI leadership had lost all credibility within Indonesia and was not in a position anymore to lead the process to solve the current crisis.

The mission of the Normalisation Committee is: to organise elections based on the FIFA electoral code and PSSI statutes before 21 May 2011; to bring the run-away league under PSSI control or have it stopped as soon as possible; to run the day-to-day activities of PSSI in a spirit of reconciliation for the good of the Indonesian football

The Normalisation Committee is composed by personalities of the Indonesian football who will not be able to run for any of the PSSI positions and would act as an electoral commission. It confirmed as well the non-eligibility to the Presidency of PSSI of the four candidates who were rejected by the PSSI appeal committee on 28 February 2011.


Komite Normalisasi di Indonesia

Sehubungan dgn kondisi terkini di PSSI, FIFA Emergency Committee, pada 1 appril 2011 memutuskan, sesaui dgn pasal 7 paragraf 2 Statuta FIFA, sebuah Komite Normalisasi akan mengambil alih Exco PSSI saat ini.

FIFA Emergency Committee memperkirakan bahwa tampuk kepemimpinan PSSI saat ini tidak dpt melakukan kontrol terhadap persepakbolaan Indonesia, yg ditunjukkan dgn kegagalan mengkontrol liga "pemberontak" (Liga Primer, LPI) yang di bentuk tanpa campur tangan PSSI atau/serta secara nyata tidak mampu mengelola kongres yang bertujuan utama mengadopsi electoral code dan memilih Komisi Pemilihan. FIFA Emergency Committee menyimpulkan bahwa kepemimpinan PSSI telah kehilangan seluruh kredibilitasnya di Indonesia dan tidak berada pada posisi untuk bisa mengawal suatu proses yang dapat menyelesaikan krisis yang sedang terjadi.

Misi dari Komite Normalisasi adalah untuk: melakukan pemilihan yang berdasarkan FIFA electoral code dan statuta PSSI sebelum 21 May 2011; mengkontrol liga "pemberontak" berada dibawah PSSI atau menghentikannya sesegera mungkin; menjalankan aktifitas keseharian dalam semagat rekonsiliasi untuk kebaikan persepakbolaan Indonesia.

Komite Normalisasi terdiri atas orang2 persepakbolaan Indonesia yg tidak akan memiliki posisi dalam PSSI dan akan bertindak sebagai Komisi Pemilihan. Juga dikonfirmasikan bahwa 4 kandidat yang ditolak oleh komisi Banding pada 28 Feb 2011 tidak dapat menjadi Ketua PSSI.

Menpora Dukung Keputusan FIFA Terhadap PSSI

Andi Alfian Mallarangeng

Jakarta - Keputusan FIFA untuk membentuk Komite Normalisasi dan mengambilalih Exco PSSI, disambut baik Menpora Andi Mallarangeng. Menurutnya, keputusan tersebut sudah sejalan dengan apa yang diinginkan pemerintah.

Seperi diberitakan sebelumnya, FIFA mengambil langkah tegas terkait kisruh di tubuh PSSI. Mereka juga menyebut bahwa PSSI sudah tak lagi dinilai kredibel dalam menjalankan persepakbolaan di Indonesia.

"Kami juga sudah mendapat kabar semalam tentang keputusan FIFA itu. Intinya pemerintah menyambut baik keputusan FIFA untuk membentuk Komite Normalissasi dan mengambilalih kepengurusan Exco PSSI saat ini," ujar Andi kepada wartawan di kantor KPK, Selasa (5/4/2011) pagi WIB.

"Ini sejalan dengan kepututsan pemerintah sebelumnya yang tidak mengakui kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan NH (Nurdin Halid). Dengan demikian maka semuanya sudah klop, apa yang sudah dituliskan FIFA dan apa yang dituliskan pemerintah."

"Kita tinggal menunggu kapan terbentuknya Komite Normalisasi tersebut. Dan begitu Komite Normalisasi terbentuk, maka pemerintah bisa segera memfasilitasi, memberi pelayanan, sehingga komite itu bisa menjalankan tugasnya menyelenggarakan kongres pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota Exco PSSI lainnya."

"Dan jika Komite Normalisasi sudah terbentuk nantinya, fasilitas yang bisa kami berikan adalah bisa menempati kantor PSSI yang sekarang dan menjalankan fungsi keseharian PSSI sebagaimana layaknya di kantor PSSI tersebut."

"Kami segera berkomunikasi dengam FIFA untuk menanyakan info yg lebih detail, dalam hal ini termasuk personel Komite Normalisasi."

"Sebagaimana yang diputusakan FIFA, Komite Normalisasi akan diawaki insan bola Indonesia yang kredibel, terpandang, tapi tak punya ambisi untuk mencalonkan ataupun dicalonkan dalam kepengurusan PSSI."

"Dan kami menunggu, setelah komite itu berjalan kami mendukung sepenuhnya akan memfasilitasi menjalankan kompetisi liga apakah itu LSI (Liga Super), Divisi Utama, hinga Divisi I, II dan III. Pokoknya semua berjalan terus. Juga persiapan timnas juga berjalan didukung terus," tegas Andi.

FIFA Tugaskan Komite Normalisasi Ambil Alih PSSI

Akhirnya FIFA benar2 siap menengahi kisruh yang tiada akhir..

sekarang mari kenali diri dan fungsi masing-masing.. jangan asal Serobot.

PSSI harus diselamatkan, dan LPI harus dibubarkan!!

karena gak berafeliasi dibawah nangungan PSSI, karena PSSI masih "anak" FIFA.

Nurdin sudah memutuskan tidak akan mencalonkan lagi, dan itukan alasan dari pihak jenggala melakukan ini semua?? sekarang semua udah clear, PSSI ada ditangan yang sebenarnya, yakni FIFA, seperti ulasan FIFA per 1 April 2011.

Keputusan itu diambil FIFA setelah PSSI tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan induk asosiasi sepak bola Dunia itu pada mereka. FIFA menilai PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid gagal mengontrol liga tandingan arahan Arifin Panigoro, Liga Primer Indonesia (LPI). Tidak hanya itu, FIFA juga menilai Nurdin gagal menyelenggarakan kongres sebelum tengat waktu yang telah ditentukan, yaitu 30 Maret 2011.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dilansir situs resmi FIFA, Komite Normalisasi ini akan bertugas, "Mengorganisasi kongres berdasar standard electoral code FIFA dan statuta PSSI sebelum 21 Mei 2011, mengontrol liga tandingan atau membubarkannya secepatnya, menjalankan aktivitas keseharian PSSI di dalam semangat rekonsiliasi untuk kebaikan sepak bola Indonesia."

Berdasarkan pernyataan resmi FIFA, Komite Normalisasi itu sendiri akan terdiri dari tokoh-tokoh sepak bola Indonesia, yang tidak akan bisa dicalonkan pada posisi apapun di PSSI periode selanjutnya. Selain itu FIFA memutuskan kalau empat calon ketua umum PSSI, yang sebelumnya dibatalkan oleh Komite Banding PSSI pada 28 Februari lalu, tidak diperkenankan lagi ikut pemilihan ketua umum PSSI periode selanjutnya.